Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan, serta keadilan dalam aktivitas digital. Secara normatif, UU Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah serta dapat dijadikan alat bukti di pengadilan (Pasal 5). Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik, sekaligus mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Dalam penerapannya, UU ITE juga memuat ketentuan mengenai berbagai bentuk pelanggaran, seperti pencemaran nama baik melalui media elektronik (Pasal 27 ayat 3), penyebaran konten asusila (Pasal 27 ayat 1), perjudian online (Pasal 27 ayat 2), penyebaran berita bohong atau hoaks yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat 1), ujaran kebencian berbasis SARA (Pasal 28 ayat 2), hingga akses ilegal ke sistem elektronik dan manipulasi data (Pasal 30–33). Pelanggaran-pelanggaran tersebut diikuti dengan sanksi pidana maupun denda, misalnya pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah untuk penyebaran konten bermuatan kesusilaan (Pasal 45 ayat 1), serta pidana penjara maksimal delapan tahun untuk tindak pidana akses ilegal (Pasal 46). Dalam konteks kepatuhan teknologi, analisis terhadap aturan hukum ITE menjadi penting agar pengguna, baik individu maupun institusi, mampu menyesuaikan aktivitas digital dengan prinsip hukum yang berlaku. Misalnya, penyelenggaraan Learning Management System (LMS) di perguruan tinggi harus memperhatikan perlindungan data pribadi mahasiswa, memastikan legalitas kontrak elektronik, serta menerapkan sistem keamanan siber yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menghindarkan dari sanksi hukum, tetapi juga mendukung terciptanya ruang digital yang aman, etis, dan terpercaya. Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap UU ITE, bentuk pelanggaran, serta sanksi yang menyertainya menjadi fondasi utama dalam menegakkan kepatuhan penggunaan teknologi di era digital (Sari & Putra, 2021; Nugraha & Susanto, 2022; Utomo & Prasetyo, 2023).